Karateker RW adalah seorang individu yang ditunjuk oleh pejabat berwenang (Lurah) untuk menjalankan tugas dan fungsi Ketua RW secara sementara hingga Ketua RW definitif terpilih melalui proses pemilihan. Penunjukan ini bukanlah tanpa aturan, melainkan didasarkan pada landasan hukum yang jelas untuk memastikan administrasi dan pelayanan warga tetap berjalan.
Tugas Utama Seorang Karateker RW
Tugas seorang Karateker RW tidak jauh berbeda dengan Ketua RW definitif dalam hal administrasi harian. Namun, mandat utamanya adalah:
- Menyelenggarakan Pemerintahan RW: Menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan kepada warga, seperti pengurusan surat pengantar, koordinasi keamanan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
- Mempersiapkan Pemilihan Ketua RW: Ini adalah tugas pokok dan yang paling mendesak. Karateker RW bertanggung jawab untuk membentuk panitia pemilihan, melakukan pendataan calon pemilih, hingga memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah atau Pemilihan Ketua RW yang baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Menjaga Stabilitas Lingkungan: Memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu ketertiban dan keharmonisan di lingkungan RW.
Masa jabatan seorang Karateker RW umumnya terbatas, biasanya selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali jika diperlukan, untuk memberikan waktu yang cukup bagi persiapan pemilihan.
Dasar Hukum Penunjukan Karateker RW di DKI Jakarta
Penunjukan, tugas, dan wewenang pengurus RT dan RW di Provinsi DKI Jakarta diatur secara spesifik dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Beberapa pasal kunci dalam Pergub tersebut yang menjadi dasar hukum penunjukan Karateker RW antara lain:
- Pasal 29 ayat (1): Menyebutkan bahwa apabila Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, Lurah akan menunjuk seorang Penjabat (Karateker) Ketua RW.
- Pasal 29 ayat (2): Menjelaskan bahwa Penjabat Ketua RW berasal dari Pengurus RW yang ada, tokoh masyarakat setempat, atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kelurahan tersebut.
- Pasal 29 ayat (3): Menegaskan bahwa tugas utama Penjabat Ketua RW adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Ketua RW baru dalam kurun waktu yang ditetapkan.
Pergub ini menjadi pedoman utama bagi seluruh Lurah di DKI Jakarta, termasuk di wilayah Jakarta Barat, dalam mengambil langkah ketika terjadi kekosongan jabatan Ketua RW.
Informasi Mengenai Samuel sebagai Karateker RW 09 Tahun 2025
- Sifat Penunjukan: Penunjukan seorang karateker bersifat situasional dan mendesak, dilakukan ketika terjadi kekosongan jabatan. Sangat tidak umum penunjukan seorang karateker direncanakan jauh-jauh hari
- Verifikasi Publik: Hingga saat ini (Juni 2025), tidak ada informasi publik dari sumber resmi pemerintah (seperti situs web kelurahan/kecamatan di Jakarta Barat atau media terverifikasi) yang mengkonfirmasi penunjukan Bapak Samuel sebagai Karateker RW 09 untuk tahun 2025. Informasi semacam ini biasanya diumumkan melalui Surat Keputusan (SK) Lurah dan disosialisasikan kepada warga setempat.
- Mekanisme Hipotetis: Jika kita menggunakan informasi tersebut sebagai sebuah contoh hipotetis, maka prosesnya akan berjalan sebagai berikut:
- Kondisi: Terjadi sesuatu pada Ketua RW 09 definitif di awal tahun 2025 (misalnya mengundurkan diri, meninggal dunia, atau habis masa jabatan namun pemilihan belum bisa dilaksanakan).
- Tindakan Lurah: Lurah setempat akan menerbitkan SK untuk menunjuk Bapak Samuel Liputra (yang dianggap memenuhi kriteria sebagai pengurus, tokoh masyarakat, atau ASN) sebagai Penjabat/Karateker Ketua RW 09.
- Tugas Bapak Samuel: Tugas utama beliau adalah segera membentuk panitia dan menyelenggarakan pemilihan Ketua RW 09 yang baru paling lambat dalam 6 bulan sejak SK penunjukannya diterbitkan, sambil tetap menjalankan roda administrasi RW sehari-hari.
Kesimpulan
Karateker RW adalah posisi strategis yang menjamin keberlangsungan pelayanan dan administrasi di tingkat masyarakat paling bawah saat terjadi kekosongan kepemimpinan. Di Jakarta Barat dan seluruh wilayah DKI Jakarta, mekanisme ini diatur secara tegas dalam Pergub Nomor 22 Tahun 2022.
Adapun informasi mengenai penunjukan individu spesifik seperti Bapak Samuel sebagai Karateker RW 09 pada tahun 2025 perlu diverifikasi lebih lanjut melalui sumber-sumber resmi di tingkat kelurahan, karena penunjukan semacam ini bersifat kondisional dan umumnya tidak diumumkan jauh sebelum masa tugasnya dimulai.
Dokumen kerja :
No comments:
Post a Comment